TAHAPAN PENGALIHAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

TAHAPAN PENGALIHAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Tahap I

Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (PPJBS) atau biasa juga disebut perjanjian pendahuluan.

Dalam Perjanjian ini pihak penjual saham dan pembeli saham mengikatkan diri untuk melakukan jual beli saham pada saat yang telah ditentukan.
Pada PPJBS ini dibuat persyaratan-persyaratan atau kondisi yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya jual beli saham. Persyaratannya antara lain:
– Pembeli berhak melakukan due diligence dari segi hukum, keuangan, pertambangan, lingkungan dan lain-lain.
– Mendapatkan persetujuan dari Penerbit Izin Usaha Pertambangan (IUP).
– Mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) apabila perusahaan yang dibeli sahamnya merupakan PMA atau apabila pembeli adalah investor asing.
– Mendapatkan persetujuan dari RUPS.

Tahap II

Persetujuan RUPS

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham memiliki first right of refusal yaitu hak ditawarkan terlebih dahulu oleh pemegang saham yang ingin menjual saham. Juga dipersyaratkan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ perseroan (RUPS) dan instansi yang berwenang (ESDM).
Jadi atas rencana pengalihan saham, harus disetujui oleh RUPS yang dituangkan dalam Akta Keputusan RUPS.

Tahap III

Pemberitahuan kepada ESDM (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota)

Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan penglihan saham perusahaan pemegang IUP hanya dapat dilakukan dengan syarat:
a. Harus memberitahu kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi;
c. Pencabutan IUP.
Selain sanksi administrative tersebut diatas, persetujuan dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota merupakan persyaratan pengajuan permohonan ke BKPM.

Tahap IV

Laporan perubahan penyertaan modal ke BKPM.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Negatif Investasi jo. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, setiap pengalihan saham perusahaan PMA harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari BKPM.
Persetujuan dari BKPM ini merupakan persyaratan untuk mengajukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Tahap V

Pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli Saham.

Berdasarkan Pasal 56 UUPT pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak. Akta tersebut harus disampaikan kepada Perseroan melalui Direksi dan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
Akta pemindahan hak merupakan penyerahan hak milik atas saham sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Jadi beralihnya kepemilikan saham adalah ketika disetujui dan ditandatanganinya akta pemindahan hak oleh para pihak.

Tahap VI

Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM

Berdasarkan Pasal 56 UUPT, Direksi wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang pemindahan saham paling lambat 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak (Biasanya dengan dibuktikan dengan Akta Notaris).
Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksankan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: