Penyesuaian Angka Pengenal Impor untuk perusahaan di sektor industri

Analisa Penyesuaian Angka Pengenal Impor

PT. NT PISTON RING INDONESIA

(Tinjauan terhadap Permendag No.45/M-DAG/PER/9/2009)

I. TINJAUAN HUKUM PENYESUAIAN ANGKA PENGENAL IMPOR

 

Berdasarkan Pasal 3 Permendag No.54/M-DAG/PER/10/2009 Jo. Pasal 2 Permendag No.45/M-DAG/PER/9/2009 menyatakan bahwa Setiap Perusahaan yang melakukan Impor harus memiliki Angka Pengenal Impor (API).

Angka Pengenal Impor terdiri atas :

1. API Umum (API-U), yaitu API yang diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.

2. API Produsen (API-P), yaitu API yang diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak boleh untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Seluruh Angka Pengenal Impor yang diterbitkan oleh Kepala BKPM sebelum ditetapkannya Permendag No.45/M-DAG/PER/9/2009 tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Permendag tersebut.

Setiap impotir harus melakukan penyesuaian Angka Pengenal Impor Terbatas (API-T) yang telah dimiliki menjadi API-U atau API-P untuk dapat tetap mengimpor barang sebelum tanggal 31 Desember 2010 karena berdasarkan Permendag No.45/M-DAG/PER/9/2009, API-T akan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Setiap Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API. Setiap Importir harus memastikan kegiatan impor yang dilakukan itu untuk kepentingan Industri atau kepentingan perdagangan.

Jika untuk kepentingan industri, barang yang diimpor haruslah barang yang dipergunakan sendiri dan menunjang proses produksi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Perubahan API-T menjadi API-P tersebut untuk perusahaan penanaman modal asing dilakukan di Badan Koorsinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan mengajukan permohonan dan mengisi formulir isian sebagaimana kepada Kepala BKPM dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

– Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya ;

– Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan ;

– Fotokopi Surat Pendaftaran Penanaman Modal ; (Penanaman modal baru)

– Fotokopi Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh BKPM;

– Fotokopi NPWP Perusahaan ;

– Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan ;

– Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3×4 ;

– Fotokopi KTP atau Paspor dari Direksi;

– Fotokopi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

API-P berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya, selama masa berlaku API tersebut Importir wajib melakukan pendaftaran ulang di Instansi penerbit API-P (BKPM) setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan. Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud di atas dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah masa 5 (lima) tahun.

22 Responses to Penyesuaian Angka Pengenal Impor untuk perusahaan di sektor industri

  1. abenk mengatakan:

    nice post….salam kenal….

  2. Nonie mengatakan:

    Dear All,

    Saya hanya ingin bertanya, apakah setiap ada peraturan atau kebijakan baru mengnai Import atau Eksport disosialisasikan kepada masyarakat luas, para Improtir khususnya?? karena saya (kami) selaku Importir, tidak pernah mendapatkan informasi apapun tentang setiap peraturan baru atau perubahan2. Termasuk mengenai Registrasi ulang API ini. Saya baru mengetahui hal ini hari ini jam stengah 10 pagi melalui MKL saya.

    Bila API-T yang saya miliki masih bisa digunakan sementara saya mengurus proses registrasi ulangnya?

    mohon untuk dapat diberikan jawaban ke e-mail saya. terima kasih banyak.

    Regards,
    Nonie

  3. Alien mengatakan:

    Mohon maaf, apakah tidak salah kutip Permendag? Setahu saya Permen tersebut dikeluarkan tahun 2009 dan telah diubah dengan Permendag No. 17/M-DAG/PER/3/2010. Terima kasih.

    • dimarzuliaskimsah mengatakan:

      Terima kasih koreksinya, ternyata setelah saya check kembali saya salah menulis tahun peraturannya.
      Kedua peraturan yang saya maksud di atas adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; dan Peraturan
      Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API); memang ada beberapa pasal yang dirubah dengan Permendag No.17/M-DAG/PER/3/2010.

      Terima kasih koreksinya, salam kenal.

  4. louis mengatakan:

    API-U ini sebenarnya bisa dikeluarkan oleh siapa ya? BKPM atau Departemen Perdagangan atau Dinas Koperasi,Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Perdagangan?
    Awal pembuatan API-U kami membuat surat permohonan kepada Departemen Perdagangan/Perindustrian dan sekarang saat daftar ulang juga sekalian pindah alamat, kami diharuskan kembali membuat surat permohonan API tetapi kepada Kepala Dinas Koperasi,Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Perdagangan. Pada website BKPM, kami lihat BKPM hanya menyediakan informasi/formulir untuk permohonan API-P.

    Mohon informasi lebih lanjut. Terima kasih.

  5. louis mengatakan:

    Sy juga mau tanya untuk daftar ulang API-U sekalian perubahan alamat perusahaan, apa ada survey ulang lagi? juga apa pada saat permohonan API-U dikenakan biaya BAP?

    Terima kasih.

    • dimarzuliaskimsah mengatakan:

      Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) API dibagi 2 yaitu:
      1. API-U : untuk bidang usaha perdagangan; dan
      2. API-P : untuk bidang usaha industri

      Instansi yang berwenang menerbitkan API adalah:

      a. API-U diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi (Dinas Perdagangan Provinsi);

      b. API-P untuk bagi badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;

      c. API-P untuk bagi perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

      d. API-P untuk selain untuk badan usaha atau kontraktor sebagaimana dimaksud pada huruf b dan perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Dinas Provinsi.

      Jadi penerbitan API sebenarnya didasarkan pada bidang usaha perusahaannya, harus dilihat dulu perusahaan anda bergerak di bidang usaha apa.

      Apabila anda perusahaan anda bergerak di bidang usaha perdagangan, maka memang seharusnya anda mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perdagangan Provinsi sesuai dengan wilayah perusahaan anda.

      Saya kurang jelas mengenai pendaftaran ulang yang anda maksud?
      Apakah API-U yang anda miliki adalah API-U yang diterbitkan sebelum diberlakukannya peraturan menteri ini (1 Januari 2010)? karena API-U yang terbit sebelum 1 Januari 2011, harus disesuaikan dengan peraturan baru ini artinya API-U yang anda miliki sekarang tidak berlaku lagi. Anda harus mengajukan permohonan baru penerbitan API-U kepada Kepala Dinas Perdagangan.
      Pada saat proses penerbitan API-U anda akan tetap di survey dan akan dikenakan biaya BAP.

      Demikian penjelasan saya, Semoga bermanfaat.

      Terima Kasih.

  6. Veriska mengatakan:

    Kalau untuk yayasan pendidikan (sekolah) apakah perlu membuat API? karena sekolah kami juga setiap tahun membeli buku-buku dari luar?

    Tolong beri penjelasan.

    Tks

    • dimarzuliaskimsah mengatakan:

      Pada prinsipnya setiap orang perorangan dan badan usaha yang melakukan kegiatan impor wajib memiliki Angka Pengenal Impor (Pasal 3 Permendag Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 ).

      Namun dalam peraturan tersebut juga dimungkinkan dalam keadaan-keadaan tertentu importir dapat melakukan impor tanpa API berdasarkan pertimbangan dan alasan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan (Pasal 3 Permendag Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009).

      Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009, barang-barang yang dapat diimpor tanpa API adalah:
      a. barang impor sementara;
      b. barang promosi;
      c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
      d. barang kiriman;
      e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
      f. barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;
      g. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
      h. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
      i. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
      j. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
      k. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; dan
      l. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi /lembaga tersebut.

      Impor dapat dilaksanakan tanpa API dalam hal:
      a. impor tidak dilakukan secara terus-menerus dan tidak untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan; dan/atau
      b. barang yang diimpor adalah barang untuk keperluan lain berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur.

      Importir tanpa API harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Impor Kementerian Perdagangan.

      Jadi Menurut Saya:
      Apabila yayasan (sekolah) anda hanya melakukan impor secara insidensiil (tidak rutin dan terus menerus) dan barang impor itu hanya buku2 yang diperlukan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, Yayasan (sekolah) anda tidak perlu memiliki API tetapi anda harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Impor Kementerian Perdagangan.

      Demikian dari saya, semoga bermanfaat.

      Terima kasih.

  7. febby mengatakan:

    Hi..
    Salam knal..
    Mohon infonya nih..
    Terkait mengenai API, apa hanya dpt dimiliki oleh perusahaan saja?
    Apa perorangan seperti Aq ini yg pnya bisnis dlm bidang online shopping tdk bisa memiliki API?
    Kebetulan Aq sdh pnya NPWP nih..
    Bagaimana caranya mendapatkan potongan dr PPH pasal 22??

    Mohon jawabannya..
    Thanks ^.^

    • dimarzuliaskimsah mengatakan:

      Salam kenal,

      Terima kasih atas pertanyaannya. Berikut ini pendapat dari saya:

      Angka Pengenal Impor (API) harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan impor menurut Permendag Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009.
      Mohon maaf karena keterangan yang anda berikan kurang detail mengenai bisnis online yang anda jalankan, saya tidak dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi.
      Tapi anda harus mempertimbangkan apakah anda melakukan kegiatan impor itu sebagai bagian dari bisnis online anda dan dilakukan dengan rutin serta apakah bisnis online yang anda jalankan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang, apabila seperti itu menurut saya anda harus memiliki API.

      Mengenai potongan dari PPH Pasal 22 yang anda maksudkan, saya juga tidak mendapat keterangan dari anda secara detail, tapi apabila maksud anda potongan PPH Pasal 22 yang tadinya anda dikenakan tarif 7.5% dari nilai impor karena tidak memiliki API, setelah anda memiliki API anda hanya dikenakan tarif 2.5 %. caranya anda hanya perlu mencantumkan API anda dalam setiap dokumen impor yang anda lakukan.

      Demikian jawaban dari saya semoga bermanfaat.

      • febby mengatakan:

        Slmt Malam..
        Bisnis Online shopping yg saya jalankan saat ini bergerak dlm bidang fashion, seperti tas, baju, aksesoris dlln Pak..
        Dan dlm wkt 1bulan sebanyak 2 kali saya mendptkan kiriman barang jualan tsb dr luar negeri (Korea)..
        Bagaimana caranya utk mendptkan API, Pak?
        Formulir apa yg harus saya isi dan dimana saya bisa mendptkannya??
        Terima kasih..

      • dimarzuliaskimsah mengatakan:

        Angka Pengenal Impor (API) untuk bidang usaha yang anda jalankan adalah API- Umum.

        Adapun Syarat-syarat yang harus anda penuhi adalah sebagai berikut:

        a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya (untuk perusahaan yang berbentuk PT, Yayasan, Koperasi, CV);

        b. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi/dinas teknis yang berwenang dibidang perdagangan*);

        c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

        d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/pemilik perusahaan (untuk perusahaan perorangan) sesuai dengan domisilinya;

        e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus/direksi Perusahaan;

        f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;

        g. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;

        h. Fotokopi KTP pengurus/direksi.

        Setelah anda memiliki semua persyaratan tersebut, anda dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan API-U kepada Kepala Dinas Perdagangan di tempat kedudukan usaha anda.

        Formulir permohonan API-U bisa anda dapatkan di Dinas Perdagangan setempat atau di download di website kementerian perdagangan.

        Terima kasih, semoga bermanfaat. N. Dimar Zuliaskimsah, SH YSM & Partners Law Office Korea Center Building Suite 202 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 58 Jakarta 12950

  8. Febby mengatakan:

    Terima kasih atas balasan dan informasinya Pak..
    Maaf, Pak saya rasa kententuan diatas cukup rumit bagi saya…
    Bisnis online shopping yg saya jalankan saat ini termasuk bisnis kecil Pak..
    Sedangkan yg saya miliki saat ini hanya npwp perorangan saja Pak..
    Bagaimana menurut Bapak??
    terima kasih..

  9. Rifki mengatakan:

    salam kenal,
    langsung saja, saya ingin menanyakan bagaimana pengurusan API yg telah diblokir karena perusahaan terjerat kasus hukum namun sudah bisa produksi kembali dan ingin mengaktifkan kembali API tersebut.

    NB. Perusahaan dimaksud adalah perusahaan tambang Batu Granite.

  10. Rifki mengatakan:

    ditunggu balasannya melalui email

    thanks

  11. feri mengatakan:

    Selamat siang pak..
    saya adalah staff di bidang logistik BUMN

    PT kami melelang pekerjaan dgn sumber dana APBN, dalam kontrak jelas seluruh pajak ditanggung oleh kontraktor.
    Saat ini kontraktor mengajukan permohonan penggunaan API (PT. Kami memang memiliki API) dengan alasan barang yang akan dikirim adalah barang pemerintah.

    Apakah hal tersebut dibenarkan? kontraktor meminjam API perusahaan Pemberi kerja untuk keringanan pajak dengan alasan barang pemerintah?

    bila diijinkan prosedur apa saja yg harus dilakukan oleh kami (PT yg memberi kerja kepada kontraktor dan dirjen BC atau instansi lain yg terkait?

    Atas batuan dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih…

  12. feri mengatakan:

    l. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi /lembaga tersebut.

    pengertiannya seperti apa pak?

    akan barang yg melalui proses lelang (pengadaan melalui kontraktor) termasuk dalam uraian tsb? tks.

  13. Nilotama mengatakan:

    Mohon sekalian di-informasikan alamat instansi terkait untuk keperluan pengurusan perpanjanan API U.
    Informasi ini akan sangat berguna bagi perusahaan yang ingin mengurus perpanjangan perijinan tanpa melalui agen ayaupun calo
    Terima kasih.

    • dimarzuliaskimsah mengatakan:

      instansi yang berwenang menerbitkan API U:
      – Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota atau Provinsi di wilayah tempat kedudukan perusahaan anda apabila anda perusahaan tanpa penanaman modal asing.
      – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di JL. Gatot Subroto sebelum putaran Semanggi, Jakarta apabila perusahaan anda adalah perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing.

      Semoga membantu.

  14. Artikel Impor mengatakan:

    API memang perlu dimiliki oleh para importir, dan oleh karena itu semoga ke depannya peraturan mengenai proses pembuatannya tidak dibuat rumit malah kalau bisa dipermudah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: